Oleh: Mukti Ali Qusyairi*
Memahami Indonesia hari ini berarti memahami sosok presiden yang memimpin dan menentukan arah bangsa. Dalam konteks saat ini, memahami Indonesia sama halnya dengan memahami pemikiran Prabowo Subianto. Sebab, kebijakan dan program yang diarusutamakan dalam pemerintahannya merupakan manifestasi dari gagasan dan cita-cita besarnya. Setiap kebijakan tentu memiliki tantangan dan cara tersendiri untuk dihadapi.
Mengarusutamakan Keadilan Sosial
Pemikiran Prabowo Subianto terbentuk jauh sebelum ia terjun ke dunia militer dan politik. Akar pemikiran itu tumbuh dari keluarganya, terutama ayahandanya Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan kakeknya R.M. Margono Djojohadikoesoemo.
Dalam sambutannya pada acara suksesi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Prabowo sempat mengenang partai yang dahulu didirikan ayahandanya, yakni Partai Sosialis Indonesia (juga disingkat PSI). Hanya saja, kali ini singkatannya berbeda: “Solidaritas” menggantikan “Sosialis.” Dari sini, tampak jelas bahwa benih sosialisme sudah lama hidup dalam keluarga Djojohadikusumo.
Pemikiran sosialis tersebut semakin menguat melalui pengalaman Prabowo di dunia militer, yang mempertemukannya langsung dengan rakyat di berbagai pelosok negeri. Dari interaksi itu, lahir keyakinan kuat bahwa keadilan sosial—sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila—harus menjadi panglima dalam kebijakan publik.
Manifesto Sosialisme Prabowo
Setidaknya ada lima program yang dapat dibaca sebagai manifestasi sosialisme Prabowo, yakni Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Revitalisasi sektor pertanian dan pangan, serta Keterlibatan Indonesia dalam BRICS.
Program-program tersebut masih dalam masa transisi dan adaptasi, namun menunjukkan arah kebijakan yang menekankan kesejahteraan rakyat kecil.
1. Sekolah Rakyat: Kritik terhadap Kapitalisasi Pendidikan
Gagasan Sekolah Rakyat mengingatkan pada sejarah Volkschool pada masa Hindia Belanda tahun 1892, yang kelak menjadi pemicu kesadaran nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan.
Dalam konteks hari ini, Sekolah Rakyat ala Prabowo dapat dibaca sebagai bentuk otokritik terhadap “kapitalisasi pendidikan” yang kian menjamur. Sekolah-sekolah swasta dengan biaya mahal dan fasilitas mewah hanya dapat diakses segelintir orang. Sementara itu, mayoritas rakyat terpinggirkan dari kesempatan memperoleh pendidikan bermutu.
Karena itu, Sekolah Rakyat menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan tersebut sekaligus upaya mengembalikan pendidikan kepada hakikatnya: mencerdaskan seluruh anak bangsa tanpa memandang status sosial.
2. Koperasi Merah Putih: Warisan dari Sang Kakek
Gagasan Koperasi Desa Merah Putih dapat ditelusuri dari jejak pemikiran kakeknya, R.M. Margono Djojohadikoesoemo—Bapak Koperasi Indonesia. Ia pernah menulis laporan penting berjudul Sepoeloeh Tahoen Penerangan Koperasi oleh Pemerintah 1930–1940, diterbitkan Balai Pustaka pada 1941.
Melalui koperasi, Margono memperjuangkan kemandirian ekonomi rakyat di tengah dominasi ekonomi kolonial. Kini, Prabowo berusaha menghidupkan kembali semangat itu di era modern: koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong.
3. Makan Bergizi Gratis: Menjawab Stunting dan Ketimpangan Gizi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan jawaban atas persoalan stunting dan gizi buruk yang masih tinggi di Indonesia. Meski sempat muncul kasus keracunan di beberapa daerah, peristiwa tersebut bersifat kasuistik dan tidak mencerminkan keseluruhan program. Secara umum, MBG terbukti membantu anak-anak dari keluarga ekonomi lemah memperoleh asupan gizi yang layak.
Namun, semua program itu tentu membutuhkan dukungan anggaran yang besar dari APBN. Dalam situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi dan di tengah problem korupsi yang masih tinggi, tantangan pembiayaan menjadi hal yang tak bisa diabaikan.
Pemerintah tampaknya akan menempuh langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga, memangkas program yang tidak substansial, meningkatkan penerimaan pajak, serta memperkuat pemberantasan korupsi.
Namun, muncul paradoks ketika di saat rakyat diminta berhemat, publik justru disuguhi berita tentang kenaikan tunjangan anggota DPR, pajak yang meningkat di berbagai sektor, dan gaya hidup glamor sebagian pejabat. Situasi semacam ini menimbulkan ambivalensi dan mengikis kepercayaan masyarakat. Rakyat hanya ingin satu hal: konsistensi dan keadilan.
4. Revitalisasi Pertanian dan Pangan
Kemandirian pangan merupakan bagian penting dari cita-cita keadilan sosial. Ketika petani sejahtera dan pangan tercukupi, maka ketahanan nasional pun kokoh. Prinsip ini menjadi benang merah dari berbagai program Prabowo yang menempatkan sektor pertanian sebagai fondasi ekonomi rakyat.
5. BRICS dan Arah Geopolitik Baru
Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS—blok ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—juga menunjukkan arah kebijakan luar negeri yang berani. Kini, anggota BRICS telah bertambah, termasuk Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.
BRICS muncul sebagai kekuatan baru yang ingin menyeimbangkan dominasi ekonomi-politik Amerika Serikat. Dengan dua negara besar berhaluan sosialis-komunis di dalamnya (Rusia dan China), BRICS menjadi simbol kebangkitan multipolaritas dunia, melawan tatanan unipolar yang telah lama dikuasai Barat.
Menariknya, meski bergabung dengan BRICS, Indonesia tetap teguh memegang prinsip politik bebas aktif dan non-blok. Prabowo memainkan peran diplomatiknya dengan luwes: menjalin komunikasi aktif dengan Blok Barat tanpa meninggalkan kemitraan strategis dengan Blok Timur.
Apabila Sekolah Rakyat, MBG, Koperasi Merah Putih, dan kebijakan pangan dapat melewati masa adaptasi dengan baik, maka cita-cita keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan Pancasila bukanlah utopia.
Sosialisme Prabowo bukanlah ideologi baru, melainkan upaya meneguhkan kembali semangat lama: bahwa negara harus hadir dan berpihak pada rakyat.
*Pengampu Pengajian dan Pegiat Literasi Rumah Daulat Buku
