Abdul Khalid Boyan, Peneliti LP2M Universitas Sunan Gresik, Tenaga Ahli DPR RI Bidang Aspirasi Masyarakat
BOYANESIA.COM — Ada hal yang tak boleh terlewatkan dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026—yang telah jatuh pada 2 Mei tempo hari—yakni mendudukkan spektrum perjuangan dan titik temu pikiran-pikiran bapak bangsa Ki Hadjar Dewantara (1889) dan sahabat segenerasinya dalam konteks perjuangan sebagai bangsa terjajah.
Dalam lanskap politik Indonesia dan sejarah pergerakan nasional, tokoh seperti Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Tan Malaka, dan Ki Hajar Dewantara sering disebut sebagai bagian dari generasi kaum terpelajar, elite intelektual, atau golongan terpelajar Barat.
Mohammad Hatta kuliah di Handels Hogeschool Rotterdam, Belanda sejak 1921. Ia tidak murni penerima beasiswa penuh dari pemerintah kolonial, melainkan didukung oleh keluarga (terutama dari garis ibu yang cukup berada). Meski begitu, selama di Belanda ia juga aktif dalam organisasi mahasiswa Indonesia bernama Perhimpunan Indonesia (PI) dan hidup cukup sederhana.
Sementara itu, Sutan Syahrir menempuh pendidikan hukum di Universiteit van Amsterdam (1929–1931). Ia tidak dikenal sebagai penerima beasiswa resmi, melainkan mendapat dukungan finansial keluarga (ayahnya seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda). Namun, seperti Hatta, kehidupannya di sana juga tidak mewah.
Berbeda dengan dua tokoh di atas, Tan Malaka justru jelas mendapatkan beasiswa. Ia belajar di Rijkskweekschool Haarlem sekitar 1913–1916. Beasiswanya berasal dari pemerintah kolonial melalui skema pendidikan guru untuk pribumi.
Karena dipersiapkan menjadi tenaga pengajar, Tan mendapat bantuan dari guru-guru Belanda di Sumatera Barat, salah satunya melalui Yayasan Engku Fonds. Data lain menunjukkan, Tan Malaka pergi ke Belanda berkat bantuan dana dari mantan gurunya, G.H. Horensma, yang menyayanginya dan menginginkan ia mendapatkan pendidikan lebih tinggi.
Ketiga tokoh tersebut berangkat ke Belanda pada masa kolonial untuk menuntut ilmu, namun justru aktif dalam pergerakan nasional untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah pelopor pergerakan nasional yang membawa ide-ide modern, rasional, dan kebangsaan dari pendidikan yang mereka peroleh di Belanda maupun melalui literatur Barat.
Melalui wadah Perhimpunan Indonesia (PI), Bung Hatta dan Syahrir menjadi motor pergerakan organisasi mahasiswa di Belanda yang memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur politik modern. Keduanya adalah pelopor nasionalisme modern yang sering dikelompokkan dalam istilah “Tokoh Pergerakan Nasional”, yang menggeser perjuangan fisik menjadi perjuangan intelektual, organisasi, dan diplomasi.
Sementara itu, kekuatan Tan Malaka terletak pada penguasaannya atas gerakan revolusioner radikal yang banyak terinspirasi dari pemikiran Marxisme dan digunakannya untuk menuntut republik Indonesia merdeka. Di sisi lain, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang memadukan pendidikan Barat dengan kearifan lokal melalui Taman Siswa.
Meskipun secara individu mereka memiliki sebutan khusus (seperti Hatta sebagai “Bapak Koperasi” atau Ki Hajar sebagai “Bapak Pendidikan”), secara kolektif mereka merupakan pelopor intelektual dalam lanskap politik Indonesia.
Namun demikian, perbedaan jalur pendidikan dan latar belakang sosial masing-masing tokoh bangsa tersebut sangat berpengaruh terhadap arah pemikiran politik mereka. Ketiganya memang sama-sama terpapar gagasan Barat, tetapi “cara sampai ke sana” membentuk watak ideologinya.
Hatta dikenal sangat rasional, kooperatif, dan demokratis. Secara sosiologis, ia berasal dari kelas menengah Minangkabau yang relatif mapan, sehingga dapat belajar dengan stabil tanpa tekanan ekonomi ekstrem.
Di Handels Hogeschool Rotterdam, ia mendalami ekonomi modern dan banyak membaca pemikiran koperasi Eropa. Pengalaman ini membentuk kepercayaannya pada rasionalitas dan pendidikan sebagai alat perubahan. Ia berpandangan bahwa kemerdekaan harus dicapai melalui organisasi, diplomasi, dan tekanan politik yang terukur.
Di pihak lain, Hatta mengusung gagasan demokrasi ekonomi (koperasi), bukan revolusi kekerasan. Ia cenderung melihat negara sebagai proyek institusional jangka panjang—tertib, bertahap, dan berbasis hukum.
Sementara itu, Sutan Syahrir dikenal sebagai sosok humanis, anti-fasis, dan penganut sosial-demokrat. Hal ini wajar mengingat latar belakangnya yang juga berasal dari keluarga elite birokrat, namun dengan pengalaman intelektual yang lebih kental nuansa kultural Eropa.
Di Universiteit van Amsterdam, ia mendalami filsafat, sastra, dan pemikiran kiri-demokrat.
Ciri khas pemikirannya menekankan kemanusiaan dan kebebasan individu, menolak keras fasisme dan totalitarianisme (baik kanan maupun kiri ekstrem), serta mendorong kemerdekaan melalui kesadaran politik rakyat, bukan mobilisasi emosional.
Berbeda dari Hatta yang ekonom-institusional, Syahrir lebih intelektual-humanis—ia khawatir revolusi tanpa kesadaran hanya akan melahirkan tirani baru.
Adapun Tan Malaka, dengan latar belakang keluarga yang lebih sederhana dan pengalaman mobilitas sosial melalui beasiswa, tumbuh menjadi pemikir-aktivis yang lebih radikal, revolusioner, dan anti-kolonial secara total.
Pengalaman tersebut membuatnya sangat sadar akan ketimpangan struktural kolonial, sehingga marxisme revolusioner menjadi pilihan yang logis baginya.
Tan percaya bahwa kemerdekaan tidak bisa dinegosiasikan—harus direbut secara revolusioner. Ia juga sangat kritis terhadap elite terdidik yang dianggap terlalu kompromistis, serta memandang kolonialisme sebagai sistem penindasan total yang harus dilawan dengan cara yang sama totalnya.
Benang Merah Perbedaan
Jika disederhanakan, maka tampaklah bahwa Hatta lebih memilih jalan institusi dan ekonomi, Syahrir lebih tertarik pada kesadaran dan humanisme, dan Tan Malaka justru mengambil peran sebagai pemikir aktivis penggerak revolusi dan perlawanan total.
Mereka sering disebut satu generasi “kaum terpelajar Barat”.
Hatta membangun negara, Syahrir membangun kesadaran politik, dan Tan Malaka membangun semangat perlawanan. Ketiganya saling melengkapi dalam sejarah Indonesia—tanpa salah satunya, arah perjuangan bisa sangat berbeda.
Pertanyaannya, di mana posisi politik Ki Hadjar Dewantara di antara ketiga tokoh tersebut?
Ki Hajar Dewantara adalah arsitek perjuangan kultural. Berbeda dari Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka yang bergerak di arena politik modern (partai, organisasi, ideologi), Ki Hajar menggeser arena perjuangan ke pendidikan dan kebudayaan.
Lebih jauh, ia melihat kolonialisme bukan sekadar dominasi politik, tetapi juga penaklukan mental. Melalui Taman Siswa (1922), ia merumuskan bahwa kemerdekaan sejati harus dimulai dari kemerdekaan berpikir, rasa, dan karakter
Dalam kaitan itulah, jika dipetakan, Tan Malaka menghancurkan struktur kolonial (revolusi), Hatta membangun struktur negara (institusi), dan Syahrir membentuk kesadaran politik (humanisme-demokrasi).
Sementara di sudut lain, Ki Hajar Dewantara membangun dan membentuk manusia merdeka (kultural-edukatif). Oleh karena itu, Ki Hajar sebetulnya bukan alternatif dari tiga tokoh tersebut, melainkan prasyarat bagi semuanya. Tanpa manusia yang merdeka secara batin, revolusi dapat berubah menjadi chaos, negara bisa menjadi birokratis tanpa jiwa, dan demokrasi berpotensi menjadi elitis.
Ki Hajar tidak memilih jalur konfrontasi langsung seperti Tan Malaka, tetapi juga bukan moderat pasif. Strateginya adalah membangun “ruang merdeka” di dalam sistem kolonial, dengan menjadikan pendidikan sebagai alat perlawanan jangka panjang—yang kerap disebut sebagai politik kebudayaan atau perlawanan kultural.
Yang membuat Ki Hajar berbeda secara mendasar adalah pijakannya pada tradisi lokal (Jawa–Nusantara), tanpa sepenuhnya menolak Barat. Ia memadukan nasionalisme, kebudayaan, dan pendidikan secara utuh. Ia tidak terjebak dalam dikotomi kooperatif vs non-kooperatif maupun reformis vs revolusioner, melainkan bekerja di tingkat yang lebih dalam: membentuk subjek bangsa.
Pendek kata, dalam lanskap perjuangan nasional, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka bergerak di permukaan politik (state & power), sementara Ki Hajar Dewantara bekerja di lapisan bawah (culture & consciousness).
Jika diibaratkan bangunan: Tan Malaka mengguncang fondasi lama, Hatta merancang struktur baru, Syahrir mengisi dengan nilai demokrasi, dan Ki Hajar menyiapkan manusia yang akan tinggal di dalamnya.
Walaupun keempatnya ditempa oleh pendidikan Barat/Eropa, mereka tidak silau oleh kemajuan Barat dan tidak menjadikannya sebagai tujuan. Mereka menghindari sikap “ke-Barat-Baratan” yang merendahkan martabat bangsa sendiri.
Justru dari pendidikan Barat tersebut lahir patriot, pejuang, dan perintis kemerdekaan. Pendidikan Barat tidak menggeser sedikit pun kecintaan mereka terhadap tanah air dan komitmen pada Indonesia merdeka.
Dari keempat tokoh ini kita dapat memahami bahwa perjuangan menuju Indonesia merdeka tidak lahir dari satu garis lurus, melainkan dari pertemuan—bahkan ketegangan—berbagai jalan pemikiran.
Hal ini semestinya menjadi cermin, khususnya bagi mahasiswa diaspora Indonesia, agar benar-benar menghayati semangat kebangsaan dan tidak melupakan jalan pulang.
