Penulis: Saiq Khayran, Pengurus Cabang PMII Probolinggo
BOYANESIA.COM — Belakangan ini film Pesta Babi ramai diperbincangkan publik. Namun yang membuat film dokumenter tersebut menjadi sorotan bukan semata isi ceritanya, melainkan gelombang pelarangan yang mengiringinya. Di berbagai daerah, pemutaran film dibubarkan, ruang diskusi dihentikan, bahkan sejumlah organisasi mahasiswa dilarang menggelar nonton bersama.
Padahal, Pesta Babi bukan film aksi yang mengajarkan kekerasan, apalagi propaganda yang mengajak orang mengangkat senjata. Film dokumenter berdurasi sekitar 95 menit karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale itu hanya menghadirkan satu hal sederhana: cerita tentang Papua dari sudut pandang masyarakat yang hidup di dalamnya.
Barangkali justru di situlah letak persoalannya. Selama ini Papua lebih sering ditampilkan sebagai hamparan pegunungan indah, hutan tropis yang luas, dan kekayaan alam yang mempesona. Tetapi Pesta Babi mencoba membuka sisi lain yang jarang dibicarakan: tentang masyarakat yang perlahan kehilangan ruang hidupnya sendiri.
Film tersebut memperlihatkan bagaimana perubahan besar yang datang atas nama pembangunan tidak selalu menghadirkan rasa aman. Sebaliknya, sebagian masyarakat adat merasa ruang hidup mereka semakin sempit.
Persoalan ini tentu bukan sekadar imajinasi atau dramatisasi film. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik agraria di Papua Selatan memang banyak dipicu penolakan masyarakat adat terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti food estate dan ekspansi perkebunan skala besar. Warga menilai proyek-proyek tersebut merampas tanah leluhur, merusak lingkungan, dan mengancam keberlangsungan hidup Orang Asli Papua.
Di titik itu, Pesta Babi sebenarnya tidak hanya bercerita tentang satu kampung atau satu komunitas. Film ini sedang memperlihatkan persoalan yang lebih besar: bagaimana pembangunan kerap menghadirkan dilema antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Karena itu, pertanyaan yang seharusnya muncul bukanlah apakah pembangunan perlu dilakukan atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih penting ialah: pembangunan itu sesungguhnya untuk siapa?
Secara konstitusional, negara diberi mandat untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun ketika masyarakat mulai kesulitan mencari nafkah, kehilangan tempat tinggal, dan merasa asing di tanahnya sendiri, pertanyaan tentang keadilan sosial menjadi sulit dihindari.
Ironinya, kontroversi Pesta Babi tidak berhenti pada isi film. Di sejumlah kampus, ruang menonton dan berdiskusi justru dipersempit.
Di Universitas Mataram, pemutaran film yang digelar mahasiswa dilaporkan dibubarkan oleh birokrat kampus bersama aparat gabungan. Di Universitas Khairun, agenda nonton bersama mahasiswa dihentikan aparat TNI dan pihak keamanan kampus. Sementara di Universitas Pendidikan Mandalika, kegiatan serupa juga dilaporkan dibubarkan kepolisian.
Hal yang sama terjadi pada sejumlah organisasi mahasiswa. Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Sumbawa Barat dilaporkan mengalami pembubaran kegiatan nonton bersama oleh aparat gabungan. Pengajuan izin pemutaran film oleh mahasiswa pascasarjana Universitas Padjadjaran dikabarkan ditolak pihak kampus. Sementara pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jakarta juga sempat melaporkan adanya pelarangan ketika hendak menggelar agenda serupa.
Pertanyaannya sederhana: mengapa sebuah film dokumenter bisa memunculkan respons sebesar ini?
Di titik inilah persoalannya menjadi jauh lebih besar daripada sekadar film. Sebab ketika ruang menonton mulai dibatasi, forum diskusi dibubarkan, dan percakapan publik dipersempit, maka yang sedang dipertaruhkan bukan lagi kualitas sebuah karya dokumenter, melainkan ruang demokrasi itu sendiri.
Film dokumenter tentu bukan kitab suci yang harus diterima seluruh isinya. Ia bisa dikritik, diperdebatkan, bahkan dibantah. Tetapi cara menjawab sebuah gagasan bukanlah dengan menutup ruang percakapan.
Demokrasi tidak dibangun melalui ketakutan terhadap suara yang berbeda. Demokrasi justru hidup ketika masyarakat diberi kesempatan untuk melihat, mendengar, lalu menilai sendiri.
Dan mungkin di situlah ironi terbesar Pesta Babi. Pada awalnya, film ini ingin bercerita tentang masyarakat Papua yang kehilangan ruang hidupnya. Namun pada akhirnya, kontroversi yang mengiringinya justru memperlihatkan sesuatu yang lebih dekat dengan kita: ternyata yang sedang menyempit bukan hanya ruang hidup masyarakat Papua, tetapi juga ruang kebebasan kita bersama.
